Kabut Asap Makin Meluas di Kalbar, AMAN Dorong Pemerintah Percepat Penetapan Status Bencana

RADARKHATULISTIWA – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat menjadi perhatian berbagai pihak.

Kondisi yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tersebut dinilai mulai memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi hingga mobilitas warga.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan langkah lebih serius dalam menangani kondisi tersebut, termasuk kemungkinan menetapkan kabut asap akibat karhutla sebagai bencana pada tingkat daerah maupun nasional.

Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Kalimantan Barat, Tono, mengatakan kondisi kabut asap yang disebut telah berlangsung hampir tiga bulan tidak seharusnya lagi dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.

Menurutnya, dampak yang muncul telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan respons yang lebih terkoordinasi dan melibatkan sumber daya yang lebih besar.

“Dampak kabut asap ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kalimantan, tetapi juga berpotensi berdampak hingga negara-negara tetangga. Karena itu, penanganannya membutuhkan perhatian dan koordinasi yang semakin kuat,” ujar Tono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9/2026).

AMAN Kalbar Dorong Percepatan Penanganan Karhutla

Tono menilai penetapan status bencana dapat menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan konsentrasi pemerintah dalam menghadapi persoalan karhutla dan dampak kabut asap.

Dengan status yang lebih jelas, menurutnya, mobilisasi sumber daya, koordinasi antarinstansi serta langkah penanganan terhadap masyarakat terdampak diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.

Ia juga mengingatkan bahwa penentuan status dan tingkatan bencana memiliki dasar hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam aturan tersebut, penetapan status dan tingkat bencana antara lain mempertimbangkan sejumlah indikator seperti jumlah korban, besarnya kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Menurut Tono, berbagai dampak yang muncul akibat kabut asap perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat.

Keselamatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Barat, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano atau Doy Melano, menekankan pentingnya menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menghadapi kondisi kabut asap.

Ia mengatakan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, relawan, media serta berbagai organisasi sosial perlu membangun kerja sama agar dampak bencana dapat diminimalkan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat tetap aman, sehat dan dapat menjalankan aktivitasnya. Ketika dampaknya sudah menyentuh kesehatan, pendidikan, ekonomi dan mobilitas, maka respons terhadap situasi ini memang perlu dilakukan secara cepat, terukur dan terkoordinasi,” kata Doy.

Menurutnya, kondisi kabut asap yang berkepanjangan juga membutuhkan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan terdampak, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan di tengah kondisi udara yang memburuk.

Media Berperan Sampaikan Informasi Kabut Asap

Doy juga menyoroti peran media dalam situasi karhutla dan kabut asap. Menurutnya, jurnalis tidak hanya bertugas menyampaikan perkembangan terbaru kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi penghubung antara warga terdampak dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan.

Ia menilai pemberitaan mengenai kabut asap perlu mengedepankan informasi yang akurat, berbasis data, mengutamakan keselamatan publik dan tidak berhenti pada penyampaian masalah.

“Media bukan hanya menyampaikan kabar, tetapi juga dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan para pemangku kebijakan. Karena itu, pemberitaan mengenai kabut asap harus terus mengedepankan data, keselamatan publik dan solusi,” ujarnya.

Doy berharap penanganan kabut asap di Kalimantan Barat dapat terus diperkuat, bukan hanya selama kondisi darurat berlangsung, tetapi juga melalui langkah pemulihan setelah situasi kembali normal.

Penanganan Karhutla Perlu Kolaborasi

Kabut asap yang berkepanjangan dinilai dapat memberikan dampak berlapis apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh. Selain gangguan kesehatan, aktivitas pendidikan, perekonomian, transportasi dan kegiatan masyarakat juga berpotensi terganggu.

Karena itu, langkah penanganan yang cepat, terukur dan kolaboratif dinilai menjadi kebutuhan penting agar dampak karhutla tidak semakin meluas.

AMAN Kalbar berharap pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat dapat terus memperkuat upaya pencegahan, pemadaman, perlindungan masyarakat serta pemulihan lingkungan.

Penanganan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat diharapkan dapat membantu Kalimantan Barat keluar dari persoalan kabut asap dan memungkinkan masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara aman, sehat dan produktif.