RADARKHATULISTIWA- Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Pusat PT Pelindo Indonesia di Jakarta sebagai bagian dari agenda kerjanya. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh jajaran Komisaris PT Pelindo Indonesia, yang menyatakan apresiasi atas kedatangan Wagub Kalbar untuk membahas isu strategis terkait pengoperasian Pelabuhan Kijing salah satu proyek infrastruktur terbesar di Kalimantan Barat yang hingga kini belum dimaksimalkan.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam itu dimanfaatkan Krisantus untuk menyampaikan keresahan masyarakat Kalbar. Menurutnya, publik semakin mempertanyakan alasan di balik lambatnya pengoperasian Pelabuhan Kijing, padahal pelabuhan tersebut sudah selesai dibangun sejak beberapa waktu lalu.
“Saya datang ke Kantor Pusat PT Pelindo Indonesia untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Kalimantan Barat. Mereka berharap Pelabuhan Kijing bisa segera beroperasi maksimal,” ujar Krisantus saat ditemui di Jakarta, Selasa (25 November 2025).
Salah satu penyebab meningkatnya kegelisahan masyarakat adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya Pontianak dan sekitarnya. Hal ini dipicu oleh padatnya aktivitas kendaraan truk besar pengangkut peti kemas dari dan menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak—pelabuhan yang sebenarnya sudah tidak memadai lagi untuk menangani arus logistik skala besar.
Tak hanya menyampaikan keluhan warga, Krisantus juga dengan tegas mempertanyakan sikap Pelindo yang dinilai lamban memaksimalkan fungsi Pelabuhan Kijing.
“Kalau Pelindo lama-lama tidak memfungsikan Pelabuhan Kijing, ada apa sebenarnya? Tinggal pindahkan saja kren dari Dwikora ke Kijing,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Namun, lambannya pengoperasian membuat manfaatnya belum dirasakan masyarakat dan daerah.
Akibat kondisi ini, Kalimantan Barat terus mengalami kerugian ekonomi dalam jumlah besar. Komoditas utama Kalbar seperti sawit dan hasil tambang masih harus diekspor melalui Pelabuhan Dumai (Riau) dan Tanjung Priok (Jakarta). Hal tersebut menyebabkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari kegiatan ekspor justru tercatat sebagai pendapatan daerah provinsi lain.
“Kita sudah rugi puluhan tahun. DBH ekspor sawit dan tambang itu hilang, tercatat sebagai milik Riau dan DKI Jakarta. Potensinya bisa triliunan rupiah per tahun yang seharusnya masuk ke Kalbar,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar berencana menyusun regulasi baru terkait pembagian fungsi antara Pelabuhan Dwikora sebagai pelabuhan domestik dan Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional.
“Kami berencana menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur agar ada kejelasan operasional dua pelabuhan ini. Dwikora untuk domestik, Kijing sebagai pelabuhan ekspor-impor,” tegas Wagub.
Tidak hanya itu, Krisantus juga menyoroti bahwa jika Pelabuhan Kijing resmi difungsikan secara penuh, kebutuhan pembangunan jalan tol di Kalbar akan menjadi semakin mendesak. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan mobilitas logistik sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Saya akan mendorong DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk segera membangun jalan tol agar akses menuju Pelabuhan Kijing lebih lancar dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kalbar,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Krisantus menyampaikan harapannya agar PT Pelindo Indonesia segera mengambil langkah konkret demi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
“Dengan kedatangan saya ke kantor pusat Pelindo, saya berharap ada solusi terbaik untuk masa depan Kalbar,” pungkasnya.
