Masukan Fraksi DPRD Jadi Bahan Penyempurnaan Perubahan APBD Pontianak 2026
RADARKHATULISTIWA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 terus dimatangkan.
Pemerintah Kota Pontianak memastikan berbagai masukan dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penting untuk menyempurnakan rancangan perubahan anggaran tersebut.
Sejumlah perhatian dalam pembahasan tersebut mencakup ketepatan sasaran program, optimalisasi pendapatan daerah, hingga kesiapan pemerintah menghadapi potensi karhutla dan dampak kabut asap di Kota Pontianak.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, secara umum seluruh fraksi di DPRD Kota Pontianak memberikan apresiasi terhadap pembahasan perubahan APBD 2026.
“Alhamdulillah dari semua fraksi yang ada di DPRD Kota Pontianak, semuanya pada intinya mengapresiasi,” ujar Bahasan usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, Pemkot Pontianak memastikan setiap program yang masuk dalam perubahan anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi perhatian pemerintah. Penyesuaian tersebut diperlukan mengingat dalam perubahan APBD terdapat sejumlah perubahan pembiayaan yang harus diperhitungkan agar struktur anggaran tetap seimbang.
Bahasan juga menjelaskan adanya alokasi Universal Health Coverage (UHC) yang belum dapat disalurkan karena harus menyesuaikan ketentuan dari pemerintah pusat, khususnya terkait kelompok masyarakat dalam desil 1 dan desil 2.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dalam pembahasan perubahan anggaran agar alokasi yang tersedia dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
DPRD Soroti Antisipasi Karhutla dan Kabut Asap
Bahasan menegaskan, masukan DPRD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. Catatan dari fraksi-fraksi akan dicermati sehingga Perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi perubahan angka dalam struktur anggaran.
Menurutnya, setiap penyesuaian harus tetap diarahkan untuk memperkuat efektivitas program dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga akhir tahun anggaran.
“Semua program prioritas. Tetapi yang disampaikan fraksi-fraksi, penekanannya saat sekarang ini adalah penanganan karhutla yang mungkin terjadi di beberapa kecamatan di Kota Pontianak dan bagaimana mengantisipasi dampak asap,” ujarnya.
Perhatian terhadap karhutla dan kabut asap menjadi salah satu hal yang dinilai penting mengingat dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan.
Pemkot Pontianak telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi dampak kabut asap, khususnya bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan maupun indikasi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kesiapan tersebut menjadi bagian dari langkah tanggap darurat pemerintah daerah. Selain memastikan fasilitas kesehatan siap memberikan pelayanan, Pemkot Pontianak juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani.
“Itu tanggap darurat istilahnya,” katanya.
Masukan Fraksi Jadi Perhatian Pemkot
Bahasan menegaskan seluruh catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya.
Menurutnya, masukan legislatif merupakan bagian dari kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan Perubahan APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi aktual yang berkembang.
Pemerintah, lanjutnya, akan mencermati setiap masukan agar program yang nantinya dijalankan memiliki sasaran yang jelas, responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus memberikan manfaat secara nyata.
“Catatan-catatan fraksi ini tentu menjadi perhatian kita agar program yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat bagi warga Kota Pontianak,” pungkasnya.
