Angkutan Umum Pontianak Ditargetkan Beroperasi Mei 2027, Dua Koridor Disiapkan

Radarkhatulistiwa – Pemerintah Kota Pontianak terus mematangkan rencana pengembangan transportasi publik untuk mengatasi kepadatan lalu lintas sekaligus menyediakan alternatif mobilitas yang nyaman bagi masyarakat.

Melalui program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan, layanan angkutan umum perkotaan di Kota Pontianak ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2027 dengan dua koridor sebagai tahap awal.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, keberadaan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan memiliki jadwal teratur menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Menurut Edi, tantangan dalam membangun sistem transportasi publik bukan hanya menyediakan armada, melainkan juga meyakinkan masyarakat bahwa angkutan umum dapat menjadi pilihan yang praktis untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan layanan harus disertai kesiapan infrastruktur pendukung, seperti halte, titik pemberhentian yang strategis, rambu lalu lintas, serta fasilitas yang memudahkan masyarakat mengakses angkutan umum.

Selain itu, ketepatan jadwal, keselamatan perjalanan, dan kenyamanan penumpang menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar layanan tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan.

Edi menegaskan bahwa transportasi publik perlu terintegrasi dengan pusat aktivitas masyarakat. Dengan akses yang mudah dan pelayanan yang memadai, pemerintah berharap warga memiliki pilihan perjalanan yang lebih efisien tanpa harus selalu menggunakan kendaraan pribadi.

Dua Koridor Angkutan Umum Disiapkan

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat, I Ketut Suhartana, menjelaskan bahwa dari tiga trayek yang telah ditetapkan, dua koridor akan menjadi prioritas pelaksanaan uji coba tahap awal.

Koridor pertama direncanakan melayani rute Rusunawa Harapan Jaya menuju RSUD dr. Soedarso dengan panjang lintasan sekitar 21,04 kilometer. Untuk melayani rute tersebut, disiapkan delapan armada, terdiri atas tujuh bus operasional dan satu bus cadangan.

Sementara itu, koridor kedua menggunakan pola perjalanan melingkar atau looping, dengan rute TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam. Lintasan ini memiliki panjang sekitar 34,52 kilometer dan direncanakan menggunakan 11 armada, yakni 10 bus operasional serta satu bus cadangan.

“Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu,” ujar Suhartana.

Kedua koridor tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperluas layanan transportasi perkotaan di Pontianak. Pelaksanaan bertahap juga memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan armada, kondisi rute, serta respons masyarakat sebelum pengembangan layanan lebih lanjut.

Layanan BTS Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

Suhartana menerangkan, program Buy The Service merupakan skema pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator angkutan umum dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar tersebut mencakup aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan. Penerapan standar ini dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki kualitas yang terukur.

Pada tahap awal peluncuran, pemerintah juga merencanakan pemberian layanan tanpa tarif selama masa pengenalan. Kebijakan tersebut diharapkan membantu masyarakat mencoba angkutan umum sekaligus mengenal rute dan sistem pelayanan yang disediakan.

“Pada saat peluncuran nanti, operasional sudah berjalan penuh sekaligus menjadi masa percobaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemungkinan masyarakat tidak dipungut bayaran selama masa pengenalan ini,” jelasnya.

Meski demikian, pelaksanaan layanan gratis tersebut masih berupa rencana yang disampaikan dalam koordinasi persiapan program.

Armada Dilengkapi Teknologi Pemantauan

Untuk menunjang keamanan dan pengawasan operasional, bus yang disiapkan direncanakan dilengkapi berbagai perangkat teknologi. Fasilitas tersebut meliputi kamera pengawas atau CCTV, sistem penentuan posisi global (GPS), perangkat pemantauan perilaku pengemudi, serta sistem pembayaran elektronik Tap on Bus.

Penggunaan teknologi tersebut diharapkan membantu pemantauan perjalanan armada, mendukung keselamatan penumpang, dan mempermudah evaluasi kinerja operator.

Dalam pelaksanaan program, PT Surveyor Indonesia juga direncanakan membantu pengelolaan serta verifikasi kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Menurut Suhartana, pengawasan yang terukur diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi dasar evaluasi apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Pemkot Pontianak Diminta Siapkan Keberlanjutan Layanan

Di balik rencana pengoperasian angkutan umum tersebut, keberlanjutan pembiayaan dan kesiapan pengelolaan menjadi perhatian penting. Program BTS direncanakan mendapat dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama sebelum pengelolaannya diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Edi Rusdi Kamtono mengakui bahwa kondisi jalan yang relatif terbatas dan kepadatan kendaraan di sejumlah kawasan menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan transportasi publik.

Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dan evaluasi setelah layanan berjalan diperlukan untuk mengetahui efektivitas program, termasuk dampaknya terhadap pola perjalanan warga dan kondisi lalu lintas.

Pemerintah juga perlu memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia, pembiayaan operasional, pemeliharaan armada, dan kesiapan infrastruktur agar layanan dapat tetap berjalan setelah masa dukungan pemerintah pusat berakhir.

“Kondisi jalan kita tidak terlalu lebar dan kepadatannya tinggi. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena kehadiran bus umum juga akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Kita harapkan masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kepadatan dapat berkurang. Nanti kita evaluasi dan terus melakukan perbaikan,” ujarnya.

Dengan target operasional pada Mei 2027, persiapan angkutan umum berbasis BTS di Pontianak akan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem transportasi perkotaan. Keberhasilan program ini nantinya akan bergantung pada kualitas pelayanan, kemudahan akses, ketepatan operasional, serta kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan layanan.