RADARKHATULISTIWA- Guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi menambah armada helikopter water bombing dari dua unit menjadi tiga.
Langkah ini diambil mengingat Kalbar saat ini menjadi wilayah dengan tingkat karhutla tertinggi kedua secara nasional.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan kebijakan ini dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Karhutla yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat (1/8/2025).
“Kami tidak ingin Kalbar mengulangi situasi seperti tahun 2019 dan 2023. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal harga diri bangsa,” tegas Suharyanto.
Armada Udara Diperkuat, Satgas Darat Diminta Dibentuk
Selain penambahan helikopter, BNPB juga telah mengaktifkan dua pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mempercepat proses pembentukan awan hujan. Namun, Suharyanto menekankan bahwa operasi udara tidak akan efektif tanpa dukungan pasukan darat.
Untuk itu, ia meminta kepada jajaran Forkopimda Kalbar, Pangdam, Kapolda, serta kepala daerah di empat kabupaten terdampak untuk membentuk Satuan Tugas Darat permanen, minimal 1 kompi per kabupaten.
Jika sumber daya tidak mencukupi, Suharyanto menyatakan bahwa bantuan pusat siap diturunkan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan air dari udara. Butuh tim yang menyisir langsung ke titik api. Bentuk Satgas permanen dan aktifkan koordinasi penuh,” imbuhnya.
Status Darurat Didesak dan Sorotan Internasional Diwaspadai
Dengan luas kebakaran di Kalbar yang hampir menyentuh 1.000 hektare dari total 9.000 hektare nasional, BNPB mendorong Pemprov Kalbar segera menetapkan status tanggap darurat agar alur bantuan logistik dan anggaran dari pusat bisa dipercepat.
Ia juga mengingatkan bahwa karhutla bukan sekadar bencana lokal. Indonesia, kata Suharyanto, pernah diprotes oleh negara tetangga akibat asap lintas batas yang menyebar ke Malaysia dan Singapura. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran serius menangani masalah ini.
“Karhutla berada langsung di bawah koordinasi Menkopolhukam. Ini menunjukkan urgensinya bukan main-main,” ujarnya.
Penegakan Hukum dan Kepemimpinan Daerah Jadi Kunci
Suharyanto juga menyampaikan pentingnya penegakan hukum terhadap pembakar hutan sebagai upaya memberikan efek jera. Ia menyebutkan bahwa Polda Kalbar harus mencontoh Polda Riau, yang sudah menetapkan 51 tersangka dalam kasus kebakaran tahun ini.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan langsung dari kepala daerah. Ia mengapresiasi Gubernur Kalbar Ria Norsan atas respons cepatnya, namun meminta agar seluruh bupati dan wali kota turun langsung ke lapangan, bukan hanya mengandalkan tim di bawahnya.
“Penanganan karhutla adalah kerja kolektif. Kita bicara tentang konsistensi, disiplin, dan tanggung jawab bersama,” tandasnya.
