RADARKHATULISTIWA- Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan akan besarnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di area gambut.
Ia menyebutkan, dari total 14,7 juta hektare daratan Kalbar, sekitar 2,7 juta hektare merupakan lahan gambut, yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau.
“Lahan gambut ini sangat mudah terbakar, apalagi jika terjadi pengeringan akibat aktivitas budidaya. Sebagian besar kebakaran terjadi di wilayah fungsi produksi dan sebagian kawasan lindung,” ungkap Hanif saat konferensi pers di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025).
Sistem Kanalisasi Jadi Tantangan di Musim Kering
Hanif menjelaskan bahwa sistem kanalisasi yang digunakan dalam kegiatan perkebunan memang bermanfaat untuk mengatur aliran air. Namun, saat musim kemarau, kelembapan tanah gambut menurun drastis sehingga sangat mudah terbakar — bahkan hanya dengan sedikit percikan api.
OMC dan Penanganan Terpadu Jadi Solusi Utama
Untuk menghadapi situasi ini, Kementerian LHK bersama BMKG dan BNPB telah menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara sistematis.
Hanif menyebut OMC kini telah menjadi bagian dari penanganan permanen karhutla nasional, dan efektivitasnya terus meningkat setiap tahun.
“BMKG sudah melaporkan hasil penyemaian awan, dan sejumlah wilayah di Kalbar mulai diguyur hujan,” ujarnya.
Selain OMC, Hanif menekankan pentingnya pengerahan tim darat dan edukasi masyarakat di daerah rawan kebakaran.
Menurutnya, pendekatan teknis harus diimbangi dengan sosialisasi intensif agar pencegahan bisa berjalan optimal.
“Kalbar masih jadi salah satu penyumbang terbesar karhutla secara nasional. Maka pendekatan edukatif kepada masyarakat jadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
Presiden Akan Pimpin Rapat Penanganan Karhutla
Hanif juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung rapat lanjutan penanganan karhutla nasional pada Sabtu (2/8/2025).
Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah, mengingat puncak musim kemarau diprediksi berlangsung hingga pertengahan Agustus.
“Kami sudah melapor langsung ke Presiden. Momen ini sangat penting untuk mempertajam strategi semua pihak,” pungkasnya.
Hanif menambahkan bahwa penanganan terintegrasi di Riau dan Jambi telah membuahkan hasil nyata. Saat ini, kedua provinsi tersebut dinyatakan bebas dari hotspot alias nihil titik api.
