RADARKHATULISTIWA- Meskipun hujan mulai turun dan mayoritas titik api di wilayah Kalimantan Barat telah berhasil dipadamkan, pemerintah daerah bersama instansi pusat tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa mendatang.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang digelar di Balai Diklat Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah, Jumat, 8 Agustus 2025.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor telah menunjukkan hasil positif. Meski hanya tersisa beberapa titik kecil yang masih menyala, ia mengingatkan bahwa langkah antisipatif jangka panjang tidak boleh ditunda.
“Kita tidak boleh lengah. Penurunan titik api memang kabar baik, tapi ancaman masih mengintai. Penanganan sistematis dan berkelanjutan adalah kunci utama untuk menghentikan siklus kebakaran tahunan,” tegas Norsan.
Ia memuji kerja sama antara Pemda, kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, serta masyarakat dalam mengendalikan penyebaran api.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir dalam rapat tersebut, menggarisbawahi bahaya laten kebakaran di lahan gambut. Menurutnya, selain karena pembakaran oleh manusia, kondisi alam seperti cuaca panas ekstrem juga dapat memicu munculnya titik api.
“Lahan gambut sangat rentan. Sekalipun tidak sengaja, api bisa menyebar dengan cepat. Kita harus perkuat sistem pengawasan dan deteksi dini,” ujar Sigit.
Ia juga menekankan bahwa posko pemantauan di daerah rawan harus dilengkapi teknologi pemantauan hotspot real-time, serta melibatkan tim dari BPBD, Manggala Agni, relawan, dan instansi lain agar tetap siaga 24 jam.
Terkait praktik pembakaran berbasis kearifan lokal, Kapolri mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan teknis dan hukum yang berlaku.
“Bakar lahan untuk pertanian masih diperbolehkan selama memenuhi syarat ketat: adanya sekat bakar, pengawasan selama proses pembakaran, serta pelaporan ke otoritas terkait,” jelasnya. Ia pun meminta agar seluruh petugas izin memahami dan menyosialisasikan prosedur ini dengan baik.
Dari sisi lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turut memberikan penekanan terhadap kesiapan infrastruktur pendukung pemadaman di musim kemarau, terlebih dengan prediksi datangnya fenomena La Niña tahun depan.
“Ketersediaan sumber air harus menjadi prioritas utama. Kita butuh embung, kanal, sungai, dan waduk yang siap digunakan kapan saja—baik untuk pemadaman manual maupun melalui water bombing,” katanya.
Hanif juga menambahkan bahwa jenis peralatan pemadam harus menyesuaikan dengan kondisi medan, mengingat banyak wilayah yang sulit dijangkau.
Dari sisi penegakan hukum dan pengelolaan lahan, Kapolda Kalbar mengusulkan pendekatan alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Lahan-lahan yang selalu terbakar tiap tahun sebaiknya dikaji untuk dialihfungsikan menjadi lahan produktif seperti pertanian. Ini sekaligus bisa mendukung program ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini menyimpulkan bahwa upaya penanganan karhutla tidak hanya terfokus pada pemadaman api, tetapi juga perencanaan jangka panjang untuk mencegah kebakaran terulang tiap tahun.
Upaya terintegrasi, pengawasan berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem perlindungan lingkungan yang lebih kokoh dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
