RADARKHATULISTIWA- Dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada siswa di Kalimantan Barat, Kepala Regional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalbar, Agus Kurniawi, menegaskan bahwa pihaknya telah memperketat pengawasan terhadap makanan yang dikirim ke berbagai sekolah di wilayah tersebut.
Agus menjelaskan bahwa salah satu langkah penting yang diterapkan adalah kewajiban bagi para guru untuk mencicipi sampel makanan terlebih dahulu sebelum makanan tersebut didistribusikan kepada para siswa.
“Jika guru menilai makanan masih segar dan layak dikonsumsi, maka makanan tersebut baru diperbolehkan diturunkan dari kendaraan pengantar. Namun, jika kualitas makanan sudah menurun atau tidak layak, maka makanan tersebut tidak boleh diterima,” tegas Agus pada Selasa, 23 September 2025.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi atas potensi keracunan makanan atau adanya temuan makanan basi yang sebelumnya pernah terjadi di beberapa daerah lain.
Agus menambahkan bahwa sejauh ini, di Kalimantan Barat belum ditemukan kasus keracunan makanan akibat program MBG. Meski demikian, terdapat beberapa kasus makanan basi yang berhasil diidentifikasi dan segera ditangani dengan cepat untuk menjaga keamanan dan kesehatan siswa.
Terkait dengan anggaran program MBG, Agus memberikan klarifikasi mengenai besaran dana yang dialokasikan untuk setiap jenjang pendidikan. Menurutnya, dana bahan baku untuk anak-anak TK hingga kelas 3 SD adalah Rp8.000 per porsi, sedangkan untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA sebesar Rp10.000 per porsi.
Selain itu, terdapat tambahan dana sebesar Rp5.000 yang digunakan untuk biaya operasional dan sewa tempat, dengan rincian Rp3.000 untuk operasional termasuk gaji relawan, biaya gas, listrik, dan transportasi, serta Rp2.000 untuk sewa tempat mitra.
Hingga saat ini, program MBG di Kalimantan Barat telah didukung oleh 208 Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG), dengan sekitar 180 unit yang aktif beroperasi. Beberapa dapur penyedia makanan bahkan telah ditutup setelah terbukti melakukan pelanggaran, seperti mark up harga bahan baku. “Kami tidak segan menutup dapur yang melanggar aturan, dan jika perlu, mitra atau yayasan penyedia juga bisa diganti agar kualitas program tetap terjaga,” jelas Agus.
Selain menjaga kualitas makanan, MBG Kalbar juga berfokus pada stabilisasi harga bahan baku. Agus menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan Koperasi Merah Putih agar petani lokal bisa langsung menjual hasil panennya ke koperasi.
Selanjutnya, SPPG dapat membeli bahan baku dengan harga yang sudah ditetapkan berdasarkan acuan dari Bappenas. Harapannya, langkah ini dapat membantu menekan laju inflasi, khususnya mengingat harga beberapa bahan pokok seperti ayam sudah mengalami kenaikan signifikan. Kepala SPPG pun diharapkan aktif melakukan pengecekan harga pasar setiap hari untuk memastikan efisiensi anggaran.
Program MBG kini telah menjangkau seluruh kabupaten di Kalimantan Barat, namun Agus mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hingga wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Kalbar masih memerlukan sekitar 580 SPPG tambahan. Agus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program ini demi keberhasilan dan keberlanjutan program MBG.
“Jika ada kendala atau masalah, kami sangat terbuka untuk menerima laporan, kritik, dan masukan dari masyarakat. Hal ini sangat penting untuk terus menyempurnakan program MBG di Kalbar,” pungkas Agus dengan tegas.
