RADARKHATULISTIWA- Menghadapi dinamika fiskal nasional dan berkurangnya aliran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Bank Kalbar menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Barat. Pada 2026, bank pembangunan daerah tersebut menetapkan skema pinjaman daerah sebagai pilar utama ekspansi kredit, sekaligus peluang bisnis yang sejalan dengan mandat institusionalnya sebagai bank milik pemerintah daerah.
Direktur Bank Kalbar, Rokidi, menjelaskan bahwa berkurangnya TKD justru menciptakan ruang bagi bank daerah untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan pemerintah kabupaten dan kota akan meningkat, terutama untuk memastikan proyek-proyek strategis tetap berjalan meski dukungan fiskal dari pusat menurun.
“Memasuki 2026, kami akan mengoptimalkan penyaluran pinjaman daerah. Kondisi TKD yang menurun menjadi peluang bagi Bank Kalbar untuk hadir membantu para pemegang saham pemerintah daerah agar pembangunan tetap berkesinambungan,” ujar Rokidi dalam Konferensi Pers Kinerja Bank Kalbar, Selasa (6/1/2026).
Sebagai bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, Bank Kalbar menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendukung program kepala daerah. Rokidi menilai dukungan pembiayaan bukan sekadar strategi bisnis, melainkan tanggung jawab moral dan institusional yang melekat pada keberadaan bank daerah.
“Bank Kalbar adalah milik para bupati, wali kota, dan gubernur. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kami untuk ikut membantu pembiayaan pembangunan daerah, terutama untuk proyek-proyek yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Untuk tahun 2026, Bank Kalbar membidik penyaluran pinjaman daerah dengan nilai melampaui Rp600 miliar yang akan disalurkan ke 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Angka tersebut dinilai masih sangat terbuka untuk meningkat, seiring adanya sejumlah pemerintah daerah yang telah menyampaikan rencana pengajuan pembiayaan bagi proyek-proyek strategis.
“Estimasi awal kami di atas Rp600 miliar, namun potensi realisasinya bisa lebih besar. Beberapa daerah sudah mengomunikasikan kebutuhan pembiayaan tambahan untuk mendukung agenda pembangunan mereka,” jelas Rokidi.
Tidak hanya mengandalkan pinjaman daerah, Bank Kalbar juga menyiapkan ekspansi kredit di berbagai sektor lain yang dinilai produktif dan berkelanjutan. Di antaranya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan perumahan, serta kredit konstruksi yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah. Secara agregat, total ekspansi kredit Bank Kalbar pada 2026 ditargetkan menembus angka lebih dari Rp2 triliun.
Rokidi menambahkan, strategi pertumbuhan kredit akan dilakukan dengan pendekatan “market driven”, yakni mengambil peluang pasar terlebih dahulu, sementara pendanaan akan disesuaikan secara bertahap mengikuti peningkatan penyaluran kredit. Langkah ini ditempuh untuk menjaga efisiensi biaya dana sekaligus memastikan kesehatan keuangan bank tetap terjaga.
Dengan menitikberatkan pembiayaan pada pemerintah daerah dan sektor-sektor produktif, Bank Kalbar optimistis mampu mempertahankan kinerja positif serta terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, meskipun tantangan ekonomi nasional dan global diperkirakan masih berlanjut sepanjang 2026. (*)
