RADARKHATULISTIWA- Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama potensi pelaksanaan aksi unjuk rasa (unras), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah strategis dengan mendirikan Posko Antisipasi Unjuk Rasa di area kompleks Kantor Gubernur Kalbar.
Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan rasa aman kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap menjalankan tugasnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh aset pemerintah daerah tetap terlindungi selama berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi.
Menurut keterangan dari Daniel, Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar yang mewakili Kepala BPBD, pendirian posko tersebut telah dilakukan sejak tiga hari sebelumnya. Posko ini berfungsi sebagai bentuk dukungan terhadap pengamanan yang dilakukan oleh unsur aparat keamanan seperti Polri, TNI, dan Satpol PP.
“Fungsi utama posko ini adalah membackup aparat keamanan yang sudah ada, terutama dalam pengamanan aset milik pemerintah daerah di lingkungan Kantor Gubernur,” ungkap Daniel.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, posko ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang operasional yang mumpuni. Di antaranya adalah Alat Pemadam Kebakaran (APAR) yang siap digunakan apabila muncul potensi kebakaran selama berlangsungnya aksi. Satu unit mobil tangki air juga disiagakan untuk mendukung keperluan darurat maupun kebutuhan posko dalam situasi genting.
Selain itu, tersedia pula 1 unit mobil komando yang digunakan sebagai pusat koordinasi serta komunikasi antarpetugas lintas instansi, dan 1 unit mobil pick up yang menunjang mobilitas logistik maupun perpindahan personel secara cepat.
Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi petugas yang berjaga selama 24 jam, BPBD juga menyediakan fasilitas tempat istirahat lengkap dengan tempat tidur bagi personel yang kelelahan. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan jumlah personel yang tersedia di lapangan.
“Kami sediakan tempat beristirahat karena kita tahu personel yang bertugas terbatas. Jika ada yang lelah, bisa beristirahat agar tetap prima dalam menjalankan tugas,” lanjut Daniel.
Lebih jauh, Daniel menekankan bahwa BPBD tetap menjalankan fungsi utamanya dalam hal penanggulangan kebakaran, khususnya apabila muncul potensi api yang dapat merusak aset atau membahayakan masyarakat.
“Kalau sampai ada titik api yang membahayakan fasilitas atau aset negara, tentu kami akan langsung bergerak cepat untuk menanganinya agar tidak meluas atau menimbulkan kerugian,” ujarnya.
Meskipun berbagai upaya antisipatif telah disiapkan, pemerintah provinsi tetap berharap bahwa unjuk rasa yang akan digelar dapat berlangsung secara damai, tertib, dan tidak anarkis. Pihaknya juga mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk bersama menjaga suasana kondusif di Kalimantan Barat.
“Kita percaya bahwa masyarakat, termasuk mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat, akan melakukannya secara santun dan beretika. Harapan kita bersama adalah Kalbar tetap aman, damai, dan terkendali,” pungkas Daniel.
Dengan sinergi antarinstansi, kesiapan fasilitas, serta dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum dan mengawal hak demokrasi warga secara bertanggung jawab.
