RADARKHATULISTIWA- Sebagai bentuk komitmen mendukung agenda nasional di sektor perumahan, Bank Kalbar terus memperkuat perannya dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui perluasan pembiayaan perumahan rakyat dengan memanfaatkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Bank Kalbar, Rokidi, menyampaikan bahwa penguatan pembiayaan perumahan menjadi salah satu prioritas utama bank pada 2026. Hal ini sejalan dengan masih tingginya kebutuhan akan rumah layak huni di Kalimantan Barat, serta besarnya peran bank daerah dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah.
“Pembiayaan perumahan terus kami dorong karena ini merupakan program prioritas nasional. Saat ini Bank Kalbar telah menjalin kerja sama FLPP yang melibatkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan perjanjian kerja samanya sudah ditandatangani,” ujar Rokidi saat Konferensi Pers Kinerja Bank Kalbar, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 Bank Kalbar menargetkan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama lanjutan dalam waktu dekat. Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar penentuan besaran kuota atau porsi pembiayaan perumahan yang akan dialokasikan khusus untuk wilayah Kalimantan Barat.
“Insya Allah dalam satu hingga dua bulan ke depan akan dilakukan penandatanganan lanjutan, yang sekaligus menetapkan jatah pembiayaan perumahan untuk Bank Kalbar,” ungkapnya.
Pada tahun 2025, Bank Kalbar telah merealisasikan pembiayaan perumahan melalui skema FLPP untuk lebih dari 700 unit rumah. Memasuki 2026, manajemen optimistis porsi pembiayaan akan meningkat, seiring dengan ambisi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target nasional Program Tiga Juta Rumah.
“Karena target nasional harus segera direalisasikan, kami optimistis alokasi pembiayaan untuk Bank Kalbar akan bertambah dibandingkan tahun sebelumnya,” tegas Rokidi.
Di tengah ekspansi pembiayaan perumahan yang terus diperluas, Bank Kalbar juga tetap menaruh perhatian besar pada kualitas kredit. Hal tersebut tercermin dari kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di level 1,6 persen, meskipun ekspansi kredit dilakukan secara agresif.
Melalui penguatan pembiayaan perumahan rakyat, Bank Kalbar berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan di Kalimantan Barat secara berkelanjutan. (*)
