Indonesia Bawa Praktik Lingkungan Berbasis Masyarakat ke BRICS India
RADARKHATULISTIWA – Indonesia memperkuat perannya dalam kerja sama internasional di bidang lingkungan dan perubahan iklim melalui forum BRICS 2026 di New Delhi, India.
Pemerintah Indonesia membawa sejumlah praktik baik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat untuk dibagikan kepada negara-negara anggota BRICS.
Hal tersebut disampaikan delegasi Indonesia dalam BRICS Senior Officers Meeting 2026 yang berlangsung di New Delhi pada Senin (17/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Environment Working Group (EWG) dan Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD).
Melalui forum tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, hingga ancaman hilangnya keanekaragaman hayati.
Pertemuan pejabat senior BRICS tersebut juga memiliki agenda strategis berupa finalisasi Joint Ministerial Statement beserta lampirannya. Dokumen tersebut dipersiapkan sebagai landasan komitmen bersama negara-negara anggota dalam memperkuat kerja sama lingkungan dan penanganan perubahan iklim.
Dalam forum pembukaan, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH sekaligus Ketua Delegasi Indonesia, Ary Sudijanto, menyampaikan apresiasi terhadap India yang memegang kepemimpinan BRICS pada 2026.
Indonesia menilai BRICS memiliki posisi strategis sebagai wadah kerja sama negara-negara berkembang untuk mendorong kebijakan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada target global, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat di tingkat lokal.
Menurut Ary, tantangan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah atau kesepakatan internasional. Keberhasilan adaptasi juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat yang berada langsung di wilayah terdampak.
“Bagi Indonesia, adaptasi berhasil ketika kebijakan yang kuat dan sains yang andal dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berada di garis depan dampak iklim,” tegas Ary Sudijanto.
Indonesia Perkenalkan ProKlim hingga Bank Sampah
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia turut memperkenalkan berbagai program pengelolaan lingkungan yang selama ini melibatkan masyarakat secara langsung.
Salah satunya adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang telah berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
Selain ProKlim, Indonesia juga membagikan pengalaman dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah. Model tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Indonesia juga membawa pengalaman dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Upaya tersebut dilakukan melalui perpaduan teknologi pemantauan SiPongi dengan keterlibatan masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA).
Berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam memperkaya pertukaran pengetahuan dan praktik baik antarnegara berkembang.
Pendekatan berbasis masyarakat dinilai penting karena persoalan lingkungan pada akhirnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, kebijakan yang dirancang di tingkat nasional maupun internasional perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dapat diterapkan di tingkat daerah dan komunitas.
Joint Ministerial Statement Berhasil Difinalisasi
Selain menyampaikan praktik baik pengelolaan lingkungan, delegasi Indonesia juga berkontribusi dalam proses pembahasan substansi Joint Ministerial Statement.
Pertemuan tingkat pejabat senior tersebut berhasil menyelesaikan proses finalisasi dokumen strategis yang nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan pada tingkat menteri.
Dokumen tersebut selanjutnya disiapkan untuk diadopsi secara resmi dalam BRICS Environment Ministers Meeting pada 18 Agustus 2026.
Keterlibatan Indonesia dalam proses tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi negara berkembang dalam pembahasan agenda lingkungan global. Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga membawa pengalaman nasional untuk menjadi bahan pertukaran pengetahuan dan kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS.
Forum BRICS 2026 sekaligus menjadi ruang bagi Indonesia untuk mendorong gagasan bahwa transisi menuju pembangunan hijau harus dilakukan secara inklusif, adil, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Pengalaman Indonesia dalam melibatkan masyarakat melalui ProKlim, Bank Sampah, Masyarakat Peduli Api, serta berbagai program lingkungan lainnya menunjukkan bahwa aksi di tingkat lokal memiliki peran penting dalam menghadapi persoalan lingkungan yang bersifat global.
Melalui diplomasi lingkungan di forum BRICS, Indonesia berharap kerja sama antarnegara berkembang dapat semakin konkret, terutama dalam menghadapi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, mengendalikan degradasi lahan, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai dampak perubahan iklim.
Dengan membawa pengalaman pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat ke tingkat internasional, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk ikut membentuk arah kerja sama global yang tidak hanya berbicara mengenai kebijakan, tetapi juga mendorong aksi nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
