RADARKHATULISTIWA- Suasana Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, tampak berbeda pada Senin, 1 September 2025, ketika ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak menggelar aksi unjuk rasa damai.
Mengusung tema besar “Reformasi Wakil Rakyat”, para mahasiswa menyuarakan berbagai aspirasi publik yang mereka anggap penting untuk didengar dan ditindaklanjuti oleh wakil rakyat di DPRD Kalbar. Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian mahasiswa terhadap arah kebijakan yang memengaruhi masyarakat luas.
Aksi Damai, Bukan Anarkis
Presiden Mahasiswa BEM FISIP Untan, Debora Ketrin Tini Malau, menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan tertib, dengan tujuan utama bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kalbar untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
“Kami datang tidak untuk anarkis. Kami tidak berniat merusak fasilitas. Kami hadir di sini untuk aksi damai,” tegas Debora dalam orasinya di hadapan massa aksi dan aparat keamanan.
Debora menambahkan bahwa pihaknya berharap Ketua DPRD Kalbar bisa turun langsung menemui mahasiswa dan memberikan respon atas sejumlah tuntutan yang telah mereka siapkan secara sistematis.
Daftar Tuntutan Mahasiswa BEM FISIP Untan
Aksi ini tidak hanya sekadar simbolik, tetapi juga membawa enam poin utama tuntutan yang dikemas dalam dokumen resmi untuk disampaikan kepada Ketua DPRD Kalbar. Berikut adalah rincian tuntutan mahasiswa:
1. Reformasi DPR-RI dan DPRD
Mahasiswa meminta dilakukan reformasi menyeluruh terhadap kinerja dan transparansi lembaga legislatif, dengan beberapa sub-tuntutan:
- Mendesak DPR-RI agar membuka informasi terkait rincian biaya kenaikan tunjangan.
- Mendorong pembentukan lembaga independen pengawas DPR, yang objektif dan bebas intervensi politik.
- Menanyakan tidaknya adanya potongan pajak dari gaji dan tunjangan DPR.
- Mengembalikan fungsi DPR sebagai wakil rakyat sejati yang menyuarakan kepentingan publik.
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa seluruh anggota DPR, baik di pusat maupun di daerah.
- Meminta agar seluruh rapat dan pengambilan keputusan DPR disiarkan secara langsung (live streaming) untuk transparansi.
- Menuntut perampingan struktur DPR dan pengurangan jumlah anggota, terutama mereka yang dianggap tidak memiliki kompetensi.
2. Kenaikan Gaji Tenaga Pendidik
Mahasiswa mendesak pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, mengingat peran vital mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pengesahan UU Perampasan Aset
Mahasiswa meminta agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan, guna memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas secara tidak sah.
4. Penciptaan 19 Juta Lapangan Kerja
Menuntut komitmen nyata pemerintah dalam menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan sesuai dengan janji pembangunan ekonomi nasional.
5. Penguatan Fungsi Pengawasan Eksekutif
Mahasiswa menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kekuasaan eksekutif, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kebijakan yang merugikan rakyat.
6. Regulasi Tambang Ilegal (PETI)
Menuntut adanya penjelasan dan perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang merusak lingkungan dan berdampak sosial di banyak wilayah Kalimantan Barat.
Harapan Mahasiswa: Aspirasi Ditindaklanjuti
Debora berharap bahwa aksi damai ini bisa membangkitkan kesadaran para wakil rakyat di Kalbar untuk tidak lagi abai terhadap suara masyarakat.
“Kami berharap Ketua DPRD turun tangan langsung dan menanggapi dengan serius semua tuntutan yang kami sampaikan. Ini demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, Satpol PP, dan beberapa unsur pengamanan lainnya. Hingga berita ini ditulis, aksi berlangsung damai tanpa insiden, dan mahasiswa tetap menjaga ketertiban selama orasi dan penyampaian tuntutan.
