RADARKHATULISTIWA- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan konsistensi dan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu fokus utama yang diperkuat adalah pemahaman dan kapasitas ASN dalam tata kelola keuangan daerah, yang dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi langsung dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, A. Fatoni. Ia menilai langkah BPSDM Kalbar yang telah memulai program peningkatan kapasitas aparatur sejak awal tahun sebagai kebijakan progresif dan patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan Fatoni dalam kegiatan Dialog Interaktif bertema “Refleksi 69 Tahun Pemprov Kalbar: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pembangunan” yang diselenggarakan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis, 22 Januari 2026.
Dialog interaktif tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dirancang sebagai forum strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah guna memperkuat pemahaman bersama terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi pembangunan.
Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, A. Fatoni, serta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap. Dialog ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Selain menjadi ajang refleksi atas perjalanan 69 tahun Pemprov Kalbar, dialog interaktif ini dimanfaatkan sebagai ruang berbagi pandangan, pengalaman, serta strategi dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Dalam pemaparannya, A. Fatoni menegaskan bahwa kegiatan dialog interaktif dan peningkatan kapasitas bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh.
“Tadi kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, kepala Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), staf ahli, hingga BPSDM. Ini merupakan langkah yang sangat penting. Kami memberikan apresiasi karena di awal tahun, ketika banyak daerah masih dalam tahap persiapan kegiatan, Kalimantan Barat sudah mulai bergerak,” ujar Fatoni.
Menurutnya, inisiatif yang dilakukan Pemprov Kalbar tersebut layak dijadikan contoh bagi daerah lain, khususnya dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN yang dimulai sejak awal tahun anggaran. Hal ini dinilai efektif untuk memulai dengan koordinasi yang kuat, melakukan evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, serta mempersiapkan agenda dan kebijakan strategis untuk tahun berjalan.
Fatoni menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan kunci dalam pencapaian target pembangunan daerah. Menurutnya, manajemen pemerintahan tidak terlepas dari kepemimpinan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.
“Kemampuan SDM untuk menggerakkan sumber daya lainnya sangat menentukan agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fatoni juga menyampaikan bahwa materi pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan oleh Kemendagri dan BPKP memuat kebijakan, strategi, serta pembaruan informasi yang perlu dipahami bersama.
Ia berharap pada tahun 2026 pengelolaan keuangan daerah di Kalbar dapat berjalan lebih maksimal, baik dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kualitas belanja daerah.
“Penetapan target itu penting, pencapaian target juga penting, sehingga monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik. BPSDM Kalbar sudah memulai dengan melibatkan pejabat strategis provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Krisantus Kurniawan menekankan bahwa salah satu tantangan utama ASN ke depan adalah peningkatan kompetensi dalam memanfaatkan potensi SDA yang dimiliki daerah.
Ia berharap dialog interaktif yang menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan BPKP tersebut dapat diikuti secara serius oleh para peserta.
“Melalui dialog interaktif ini, saya berharap diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin, karena ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, khususnya di Provinsi Kalbar yang kita cintai,” kata Krisantus.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kompetensi, dan penguatan kapasitas ASN di Kalbar.
Menurut Windy, penguatan kapasitas ASN harus dibarengi dengan pengelolaan manajemen yang baik, terutama dalam aspek kepemimpinan.
“Ketika bicara manajemen, kita bicara leadership. Seorang pimpinan harus terus diberikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi agar memiliki kemampuan dalam memimpin perangkat daerahnya, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Windy menjelaskan BPSDM Kalbar secara konsisten bergerak lebih awal sebagai bentuk komitmen untuk membangun budaya belajar berkelanjutan di lingkungan ASN, dimulai dari para pimpinan.
Selain pelatihan tatap muka, BPSDM Kalbar juga mengembangkan pembelajaran berbasis digital melalui semangat ASN Kalbar Corporate University, termasuk pembelajaran virtual dan pemanfaatan media internal BPSDM.
“Kami tidak hanya mengandalkan pembelajaran offline, tetapi juga online. Kolaborasi dan sinergi semua pihak harus terus diperkuat agar kinerja ASN semakin optimal,” pungkasnya. (*)
