RADARKHATULISTIWA- Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, menegaskan pentingnya pemerataan hukum hingga ke desa-desa.
Dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026, Senin (15/9/25), ia mengapresiasi sekaligus mendorong agar program bantuan hukum benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Hukum yang mengalokasikan tambahan anggaran untuk forum komunikasi masyarakat sebagai upaya meningkatkan literasi hukum dan keterbukaan informasi. Ini kabar baik untuk daerah-daerah seperti Kalimantan Barat, yang masih menghadapi tantangan hukum sehari-hari,” ujar Franciscus Sibarani.
Lebih lanjut, ia memberi apresiasi khusus kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atas komitmennya memperkuat akses keadilan melalui program Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakum Desa) dan pelibatan paralegal berbasis komunitas, seperti Dewan Adat Dayak, Dewan Melayu, dan Gereja.
“Di lapangan, antusiasme masyarakat Kalbar terhadap program Posbakum ini sangat tinggi. Mengapa? Karena banyak sekali persoalan hukum yang mereka hadapi—mulai dari judi online, pencurian hasil kebun, sampai persoalan perbatasan. Posbakum Desa/Kelurahan menjadi harapan baru bagi masyarakat agar dapat memahami hukum dan percaya diri menghadapi persoalan tersebut,” jelasnya.
Franciscus juga menyoroti pentingnya pemerataan implementasi anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum agar manfaatnya benar-benar sampai ke desa. Ia mengingatkan agar program digitalisasi layanan hukum tetap memperhatikan kesenjangan akses internet di daerah.
“Data terakhir dari Diskominfo Kalbar menunjukkan masih ada sekitar 140 desa blank spot dan 914 desa dengan sinyal lemah. Untuk program yang membutuhkan interaksi langsung seperti pelatihan paralegal, saya sarankan tetap dilakukan tatap muka agar penyampaian materi lebih efektif,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Franciscus Sibarani menyampaikan dukungan penuh terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum Tahun 2026.
“Harapan kami, melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran, kualitas layanan hukum di masyarakat termasuk di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat dapat terus membaik dan memberi kepastian hukum bagi seluruh rakyat” pungkasnya.
