RADARKHATULISTIWA- Perempuan di desa mulai mengambil peran lebih besar dalam menjaga hutan sekaligus mengelola sumber ekonomi berbasis alam. Praktik ini terlihat dari pengalaman dua perempuan penggerak atau women champion dari Desa Sungai Deras dan Desa Kalibandung di Kalimantan Barat.
Siti Latifah menceritakan, keterlibatan perempuan di desanya bermula dari pendampingan yang dilakukan JARI Indonesia Borneo Barat sejak 2024 hingga akhirnya izin perhutanan sosial terbit pada 2025.
Hutan Desa Sungai Deras memiliki luas sekitar 572 hektare dan seluruhnya merupakan kawasan lindung. Bagi warga, terutama perempuan, hutan tersebut menjadi sumber utama air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Selain menjaga hutan, perempuan juga terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Di desa ini terbentuk dua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yakni pengolahan ikan nila dan olahan kelapa lokal.
Kelompok pengolahan ikan nila, misalnya, mengembangkan produk seperti abon dan kerupuk tulang ikan. Sementara kelapa diolah menjadi minyak goreng dan serundeng. Dari total anggota, perempuan mendominasi, termasuk sebagai ketua kelompok.
“Perempuan banyak terlibat, mulai dari pengolahan sampai pengelolaan kelompok,” kata Siti dalam talkshow bertema “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” yang digelar di Aula Bungur Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura,
Keterlibatan itu juga meluas hingga kegiatan patroli dan pemantauan hutan. Ia mengaku, pengalaman masuk langsung ke kawasan hutan menjadi hal baru bagi dirinya dan ibu-ibu lainnya.
“Kami ikut patroli, naik ke kawasan gunung, melihat langsung kondisi hutan. Itu pengalaman yang sangat berharga,” ujarnya.
Sementara itu, praktik serupa juga dilakukan di Desa Kalibandung. Nini Andriani menyebut, perempuan menjadi aktor utama dalam pengelolaan perhutanan sosial di desanya.
Di Kalibandung, masyarakat mengelola berbagai komoditas seperti jahe, beras merah, nanas, pisang, kopi liberika, hingga kerajinan anyaman dari rotan dan bahan alami lainnya.
“Hampir 90 persen yang terlibat dalam pengelolaan ini adalah perempuan,” katanya.
Selain mengelola usaha, perempuan juga terlibat dalam patroli dan monitoring kawasan hutan. Hal ini penting karena wilayah tersebut merupakan lahan gambut yang rentan terbakar serta menghadapi ancaman penebangan liar.
Ia mengungkapkan, kegiatan patroli tidak mudah karena harus menempuh jarak belasan kilometer dengan berjalan kaki untuk memantau titik-titik rawan.
“Kami jalan jauh untuk memastikan tidak ada kebakaran atau aktivitas ilegal,” ujarnya.
Berbagai pelatihan juga telah diikuti, mulai dari pembuatan pupuk kompos, teknik budidaya, hingga penggunaan aplikasi pemantauan hutan. Namun demikian, masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan alat produksi dan permodalan.
“Harapan kami ada dukungan dari pemerintah dan pihak lain agar pengelolaan ini bisa terus berkembang,” katanya. (*)
