RADARKHATULISTIWA- Koperasi Desa Merah Putih di Jeruju Besar mulai memberi dampak nyata bagi masyarakat, namun keterbatasan modal dan kuota stok masih menjadi tantangan utama pengembangan usaha.
Desa Jeruju Besar di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, kini menjadi sorotan sebagai desa pertama di Kalimantan Barat yang ditetapkan sebagai pusat peluncuran nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk wilayah Kalbar. Penetapan tersebut menjadikan Jeruju Besar sebagai salah satu desa percontohan dalam pengembangan koperasi berbasis pemberdayaan masyarakat yang digagas pemerintah pusat.
KDMP Jeruju Besar sebelumnya telah diresmikan secara serentak bersama puluhan ribu koperasi desa lainnya oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam agenda peluncuran nasional 80.081 Koperasi Desa Merah Putih yang digelar secara hybrid pada 21 Juli 2025 lalu.
Sejak ditetapkan sebagai koperasi percontohan di Kalimantan Barat, desa tersebut juga beberapa kali menerima kunjungan pejabat pemerintah pusat. Mulai dari Menteri Koperasi Republik Indonesia hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan turut datang meninjau langsung aktivitas koperasi yang berada di kawasan pesisir Kubu Raya itu. Kunjungan tersebut juga didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Hampir satu tahun beroperasi, keberadaan KDMP Jeruju Besar mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Koperasi tersebut dinilai mampu membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar umum.
Kepala Desa Jeruju Besar, Nurhalijah mengatakan, koperasi saat ini memiliki sejumlah bidang usaha yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya penyediaan beras lokal, beras SPHP, LPG subsidi, minyak goreng hingga pupuk subsidi.
Tidak hanya itu, koperasi juga menyediakan layanan transaksi keuangan seperti setor dan tarik tunai, pembayaran tagihan listrik, pembelian token listrik hingga layanan pembayaran digital menggunakan QRIS. Bahkan, KDMP Jeruju Besar juga mengelola apotek desa serta fasilitas pergudangan untuk pengelolaan sampah masyarakat.
Menurut Nurhalijah, salah satu manfaat paling dirasakan warga adalah distribusi LPG subsidi yang lebih murah dan mudah dijangkau. Kehadiran koperasi disebut mampu memangkas rantai distribusi sehingga harga gas elpiji 3 kilogram menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Kalau sebelumnya masyarakat membeli LPG dengan harga sekitar Rp20 ribu sampai Rp22 ribu per tabung, sekarang melalui koperasi warga bisa mendapatkannya dengan harga Rp18.500,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut cukup membantu pengeluaran rumah tangga masyarakat, terutama bagi warga dengan ekonomi menengah ke bawah yang selama ini terbebani harga LPG yang terus meningkat di tingkat pengecer.
Meski membawa dampak positif, Nurhalijah mengakui kapasitas koperasi saat ini masih jauh dari ideal. Keterbatasan modal usaha dan stok barang membuat koperasi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat desa.
Dari sekitar 2.100 kepala keluarga dan sekitar 1.800 rumah yang ada di Jeruju Besar, koperasi baru mampu menyalurkan sekitar 100 tabung LPG subsidi per bulan.
“Artinya kebutuhan warga belum bisa terpenuhi seluruhnya, bahkan belum mencapai 20 persen. Tapi meskipun begitu keberadaan koperasi tetap sangat membantu masyarakat. Kami berharap kuota LPG 3 kilogram dan beras SPHP bisa ditambah,” katanya.
Selain LPG, beras SPHP juga menjadi komoditas yang paling banyak diminati masyarakat karena dijual dengan harga lebih murah dibanding beras premium di pasaran. Namun di sisi lain, koperasi juga tetap menyediakan beras lokal hasil panen petani Jeruju Besar guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih menyukai beras alami dan baru digiling.
Menurut Nurhalijah, pola konsumsi masyarakat cukup beragam. Sebagian warga memilih beras premium, sementara lainnya lebih menyukai beras lokal karena dinilai lebih segar dan berkualitas.
“Ada warga yang memang lebih suka beras lokal karena dianggap lebih alami. Tapi ada juga yang memilih beras premium. Jadi semuanya tetap kami sediakan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dalam menjalankan operasional koperasi, pihak pengelola hingga kini masih mengandalkan modal swadaya dari sekitar 300 anggota tetap serta dukungan pemerintah desa. Untuk menjadi anggota koperasi, masyarakat diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp100 ribu sekali bayar dan simpanan wajib Rp10 ribu setiap bulan.
Namun demikian, keterbatasan modal disebut masih menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan usaha koperasi desa tersebut.
Nurhalijah mengaku optimistis koperasi dapat berkembang lebih besar apabila memperoleh dukungan tambahan modal usaha dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya.
“Kalau modalnya cukup, saya yakin koperasi ini bisa berkembang jauh lebih besar karena permintaan masyarakat sangat tinggi. Bahkan beras sebanyak 61 ton saja biasanya baru datang langsung habis,” ungkapnya.
Untuk menekan biaya operasional, koperasi saat ini belum membuka layanan penuh setiap hari. Aktivitas penjualan dilakukan menyesuaikan kedatangan stok barang seperti LPG maupun kebutuhan pokok lainnya.
“Kalau stok barang datang baru kami buka pelayanan. Sekalian masyarakat bisa berbelanja kebutuhan lainnya. Itu cara kami mengurangi biaya operasional,” tambahnya.
Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan tambahan, baik dalam bentuk modal usaha maupun penambahan kuota barang subsidi agar koperasi mampu melayani lebih banyak masyarakat.
“Sementara ini memang belum maksimal karena keterbatasan modal. Tapi kami berharap ke depan minimal bisa memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan masyarakat desa,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu pelaku usaha beras lokal di Jeruju Besar, Yendi mengatakan pihak KDMP Jeruju Besar sempat meminta suplai beras lokal produksi miliknya, terutama saat agenda peresmian koperasi yang dihadiri pejabat kementerian.
Ia mengaku saat itu menyuplai ratusan kilogram beras lokal merek Berkah Tani untuk mendukung kebutuhan acara peluncuran koperasi desa tersebut.
“Waktu peresmian dulu sempat diminta membantu suplai beras lokal saat Pak Menteri datang. Kami bantu sekitar ratusan kilogram beras Berkah Tani yang kami produksi,” katanya.
Meski demikian, hingga kini kerja sama tetap antara pihaknya dan koperasi belum terbentuk secara resmi. Penyaluran beras masih dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak koperasi.
Kendati demikian, Yendi memastikan pihaknya siap memenuhi kebutuhan suplai apabila permintaan beras lokal dari KDMP maupun pasar umum meningkat ke depannya.
“Untuk saat ini memang belum ada kerja sama tetap, masih sesuai permintaan saja. Tapi kami siap menyuplai kapan pun jika kebutuhan bertambah, baik dari koperasi maupun pelanggan pasar,” ujarnya. (*)
