RADARKHATULISTIWA- Upaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan kualitas pendidikan terus dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat. Salah satunya melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar sebagai wadah evaluasi sekaligus penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan kampus kepamongprajaan tersebut.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026 di Ruang Graha Wyata Praja itu diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari pimpinan kampus, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Tercatat sebanyak 148 peserta menghadiri forum tersebut, termasuk praja dari dua program studi yang ikut memberikan pandangan terkait pelayanan akademik maupun administrasi kampus. Forum ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan yang lebih profesional, terbuka, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Informasi IPDN Kampus Kalimantan Barat, Dedi Robandi, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan langkah strategis institusi untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat dan sivitas akademika berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Menurutnya, evaluasi secara berkala terhadap pelayanan sangat diperlukan agar kualitas layanan kampus dapat terus meningkat dan mampu memberikan kepuasan bagi para praja maupun masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan dan administrasi.
“Melalui forum ini kami ingin memperoleh berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dari seluruh peserta sehingga standar pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Kalimantan Barat dapat semakin baik dan relevan dengan kebutuhan saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, komitmen IPDN tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan kepamongprajaan, tetapi juga pada penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Dalam kesempatan yang sama, Joseph Balhatsar Suni dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan yang konsisten sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan pendidikan pemerintahan.
Menurut Joseph, keberadaan standar pelayanan memiliki tujuan utama untuk menjamin hak-hak praja dalam memperoleh layanan yang berkualitas, efektif, dan sesuai kebutuhan mereka selama menjalani proses pendidikan di IPDN.
Ia juga menegaskan bahwa konsultasi publik dan evaluasi berkala menjadi instrumen penting agar pelayanan publik dapat terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat serta kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat.
“Pelayanan publik harus terus beradaptasi. Dengan evaluasi dan konsultasi yang dilakukan secara berkelanjutan, kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.
Selain membahas aspek pelayanan umum, forum tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan pemaparan mengenai penguatan mutu layanan akademik dan transformasi digital di bidang perpustakaan.
Dosen IPDN, Anindita Primastuti, dalam paparannya menjelaskan pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran dan efektivitas layanan akademik guna menciptakan sistem pendidikan kepamongprajaan yang unggul, profesional, dan berdaya saing.
Ia menilai pelayanan akademik yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya sumber daya aparatur pemerintahan yang kompeten dan siap menghadapi dinamika pelayanan publik di masa depan.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, Hazmi, memaparkan mengenai pentingnya digitalisasi layanan perpustakaan sebagai bagian dari transformasi pelayanan informasi di era modern.
Menurut Hazmi, penerapan sistem digital pada layanan perpustakaan akan mempermudah akses informasi dan meningkatkan budaya literasi di kalangan mahasiswa maupun masyarakat luas.
Digitalisasi juga dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau, terutama di tengah perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan.
Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, IPDN Kampus Kalimantan Barat berharap mampu memperkuat kualitas pelayanan di seluruh sektor, baik akademik maupun administrasi, sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan kepamongprajaan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
